Ketenagakerjaan: Buruh Migran di Taiwan Harus Dipulangkan

Rabu, 21 Januari 2009 | 01:56 WIB
Jakarta, Kompas - Saat ini ratusan buruh migran Indonesia terpaksa tinggal di beberapa pusat penahanan atau detention center Taiwan karena dituding telah melanggar ketentuan keimigrasian Taiwan untuk pekerja migran. Akibatnya, keluarga buruh migran Indonesia tersebut harus menanggung beban biaya pemulangan dan pembayaran denda keimigrasian yang cukup besar.

”Pemerintah harus segera bertindak mengajukan pengampunan dan memproses pemulangan para buruh migran Indonesia tersebut,” kata kata Retno Dewi, Koordinator Biro Informasi Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) di Jakarta, Selasa (20/1).

Menurut Retno, para buruh migran Indonesia (BMI) tersebut ditangkap imigrasi Taiwan karena dituding menjadi BMI ilegal. Masalah ini sebenarnya akibat permainan agen dan majikan yang menelantarkan para BMI tersebut pascahabisnya masa potongan upah bulanan.

Dikenai potongan

Mayoritas BMI yang bekerja di Taiwan umumnya dikenai potongan hingga 15 bulan dengan besaran potongan bulanannya mencapai 80 persen dari gaji mereka.

Jumlah potongan sebesar itu akibat dari kebijakan biaya penempatan yang sangat tinggi yang dibebankan kepada para buruh migran Indonesia.

”Selain potongan gaji ketika mereka bekerja di Taiwan, BMI juga masih dikenai biaya penempatan oleh perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang memberangkatkan mereka sebesar Rp 3 juta-Rp 5 juta bagi pembantu rumah tangga dan Rp 30 juta-Rp 70 juta bagi buruh pabrik. Uang itu harus mereka bayar lunas sebelum mereka berangkat ke Taiwan,” kata Retno menambahkan.

Biaya penempatan BMI tujuan Taiwan yang ditarik PJTKI selama ini adalah pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen PTKLN No 158/D2PTKLN/XII/2004 yang mengatur tentang biaya penempatan BMI tujuan ke Taiwan sebesar Rp 12,9 juta. Lemahnya penegakan aturan terhadap standar biaya penempatan yang diatur oleh Pemerintah Indonesia ini menunjukkan kegagalan pemerintah memberikan perlindungan bagi warga negaranya.

Bila mengacu pada Permennakertrans No 23/2008 tentang asuransi TKI, para BMI yang ditahan dan keluarganya tidak perlu menanggung biaya untuk memproses pemulangan mereka. Kasus Taiwan ini adalah akibat dari tidak fokusnya Pemerintah Indonesia dalam memerhatikan masalah-masalah yang dihadapi warganya yang menjadi buruh migran. (LOK)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/21/01561526/buruh.migran.di.taiwan.harus.dipulangkan

Pemerintah harus segera memproses Pemulangan ratusan BMI yang ditahan di Taiwan!

Saat ini, ratusan buruh migran Indonesia (BMI) terpaksa tinggal di beberapa pusat penahanan (detention center) Taiwan karena disangka telah melanggar ketentuan keimigrasian Taiwan untuk pekerja migran.. Akibatnya, keluarga BMI tersebut harus menanggung beban biaya pemulangan dan pembayaran denda keimigrasian yang cukup besar. Pemerintah harus segera bertindak mengajukan pengampunan dan memproses pemulangan para BMI tersebut..

Hal ini ditegaskan oleh Retno Dewi, Koordinator Biro Informasi Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) di Jakarta. Menurut Retno, para BMI tersebut ditangkap pihak imigrasi Taiwan karena disangka telah menjadi BMI yang tidak berdokumen. Masalah ini sebenarnya merupakan akibat permainan agen dan majikan yang menelantarkan para BMI tersebut pasca habisnya masa potongan upah bulanan.

Retno juga menjelaskan bahwa mayoritas BMI yang bekerja di Taiwan umumnya dikenai potongan hingga 15 bulan, dengan besaran potongan bulanannya mencapai 80% gaji mereka. Jumlah potongan sebesar itu adalah akibat dari kebijakan biaya penempatan yang sangat tinggi yang dibebankan kepada para buruh migran Indonesia.

"Selain potongan gaji ketika mereka bekerja di Taiwan, BMI juga masih dikenakan baiaya penempatan oleh PJTKI yang memberangkatkan mereka sebasar 3-5 juta rupiah bagi kategori PRT, dan 30-70 juta rupiah bagi kategori buruh pabrik yang harus mereka bayar lunas sebelum mereka berangkat ke taiwan" tambah Retno

Biaya penempatan BMI tujuan Taiwan yang ditarik PJTKI selama ini adalah pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen PTKLN No. 158/D2PTKLN/ XII/2004 yang mengatur tentang biaya penempatan BMI tujuan ke Taiwan sebesar Rp 12,944,500, namun lemahnya penegakan terhadap estándar biaya penempatan yang diatur oleh pemerintah indonesia ini menunjukan kegagalan pemerintah memberikan perlindungan bagi warga negaranya mengingat hal ini telah menimpa ratusan ribu BMI yang bekerja di Taiwan.

Bila mengacu pada permenakertrans No.23/2008 tentang asuransi TKI, para BMI yang ditahan ini dan keluarganya, tidak perlu menanggung biaya untuk memproses pemulangan yang selama ini telah menyababkan korban terlilit hutang yang jauh lebih besar akibat biaya pemulangan ini. Karena didalam permanakertrans tersebut sudah mengatur tentang hal-hal seperti itu. Kasus Taiwan ini adalah akibat dari tidak fokusnya pemerintah indonesia dalam memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi warganya yang menjadi BMI.

Saat ini, ATKI tengah melakukan pendataan secara langsung terhadap BMI yang saat ini berada dalam pusat penahanan keimigrasian di beberapa daerah di Taiwan. "Kami telah memiliki data yang berisi puluhan nama BMI yang berada pusat penahanan imigrasi Taiwan berikut dengan nama-nama PJTKI yang mengirimkannya, " jelas Retno.

ATKI juga terus berkomitmen melakukan monitoring kasus ini di taiwan, dan akan mendesak pemerintah indonesia di Jakarta untuk segera memproses pemulangan ratusan BMI yang sedang mendekam di rumah penahan imigrasi di Taiwan," tegas Retno.

Referensi:
Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia - Biro Informasi Jakarta. Kontak: Retno Dewi (mobile: 0817820952). E-mail: atki.indonesia@gmail.com.. Web: http://atkijakarta.cmsindo.com.

Kisah Buruh Migran di Hong Kong: Berdiri di Garis Depan

HONG KONG – Ia maju mengambil mikrofon dari seorang perempuan Hong Kong yang bertindak sebagai pembawa acara. Di depan ratusan orang yang berkumpul di ruas jalan di pusat perbelanjaan pusat kota Hong Kong, ia bicara soal dampak sosial neoliberalisme.

“Politik neoliberalisme telah memaksa kita bekerja sebagai babu di negeri ini, menerima upah murah, dan mendapat perlakuan diskriminatif!” teriaknya dalam bahasa Inggris.

Namanya Eni Lestari. Bersama ribuan warga Indonesia lainnya, ia merantau ke Hong Kong sejak tahun 1999 sebagai pembantu rumah tangga.
Awalnya, ia tak paham politik. Ia hanya lulusan SMA yang terpaksa pergi ke Hong Kong karena krisis ekonomi 1997 memorak-porandakan bisnis kecil kedua orang tuanya sebagai pedagang ikan di sebuah pasar kecamatan di Malang.

“Orang tua saya terjebak utang. Saya tak mungkin melanjutkan kuliah,” kisahnya. Padahal, Eni sudah sempat mengambil formulir sebuah program diploma di Malang.

Namun, jerat utang yang menimpa kedua orang tuanya membuatnya memutuskan untuk membatalkan niatnya melanjutkan sekolah. “Ibu sebenarnya mendukung saya untuk kuliah. Tapi, dengan utang yang menumpuk dan bayaran kuliah yang pasti tak sedikit, saya tak tega untuk melanjutkan sekolah,” ungkapnya.

Dengan izin kedua orang tuanya, perempuan kelahiran 6 Juni 1980 ini pun kemudian merantau ke Hong Kong. Ajakan seorang kawan sebangkunya waktu duduk di bangku SMA memikat hatinya. “Saat itu, saya diiming-imingi gaji Rp 2 juta per bulan,” ujarnya.

Bersama sang kawan, Eni tinggal di penampungan PT JSKB, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja di kawasan Surabaya selama lima bulan, sebelum diberangkatkan ke Hong Kong.

November 1999, Eni akhirnya terbang ke Hong Kong. Ia ditempatkan pada sebuah keluarga China di kawasan New Territories dengan gaji HK$ 2.000 (sekitar Rp 2,3 juta). Padahal, upah minimum yang dipatok untuk pembantu rumah tangga asing waktu itu adalah HK$ 3.670 (sekitar Rp 4,2 juta). Tapi Eni tak protes.

Sebagai orang yang baru menginjakkan kaki di Hong Kong, ia tak tahu bahwa jumlah gaji yang ia terima menyalahi aturan. Ia juga tak protes saat uang gajinya mesti disetor selama tiga bulan berturut-turut sebagai ganti biaya agen. Ia juga diam saja saat majikannya tak memberinya libur, meski aturan Hong Kong mewajibkan ia memperoleh libur sekali dalam sepekan.

Eni hanya merasa jengah saat ia dipaksa tidur sekamar dengan anak majikannya, bocah lelaki yang telah berumur 14 tahun. “Ia tidur di kasur atas, sementara saya di kasur bawah,” kisahnya. Ia juga jengah saat majikannya mulai cerewet melihatnya menjalankan salat lima waktu. Gara-gara hal ini, Eni pun memutuskan berhenti salat.

Namun, ia menolak saat diajak majikannya ikut makan babi. “Hampir setiap hari majikan saya makan babi. Saya yang memasak. Tapi saat diminta ikut makan, saya menolak,” ungkapnya. Akibat penolakannya, Eni terpaksa menerima saat majikannya terus-menerus memberinya jatah telur setiap kali makan.

Bergabung di ATKI

Jalan hidup Eni mulai berubah setelah ia bertemu sesama buruh migran asal Indonesia yang memberi tahu bahwa perilaku majikannya itu menyalahi hukum Hong Kong dan Eni bisa memperjuangkan haknya. Eni kemudian dihubungkan dengan Christian Action and Helpers for Domestic Helpers.
Organisasi yang memberi bantuan kepada buruh migran secara cuma-cuma ini kebetulan punya staf Indonesia. Sekitar 6,5 bulan kemudian, Eni kabur dari rumah majikan dan ditampung di shelter milik Christian Action.

Namun, karena merasa mendapat perlakuan diskriminatif di tempat penampungan yang dihuni puluhan buruh migran dari berbagai negara ini, Eni bersama 11 temannya yang asal Indonesia kemudian memilih keluar. Mereka kemudian ditampung di shelter Bethune House, milik organisasi Mission for Filipino Migrants Workers.

Di shelter inilah, Eni dan kawan-kawannya mendapatkan pendidikan paralegal bersama buruh migran asal Filipina. Seminggu sekali, mereka juga mendapatkan pendidikan soal penanganan kasus. Dari sini, Eni dan kawan-kawannya bisa memetakan kasus yang mereka alami dan juga mengetahui cara melakukan penuntutan.

Komunitas Indonesia itu kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi. Pada tanggal 1 Oktober 2000, komunitas ini berubah menjadi Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong (ATKI). Dua bulan setelah memasukkan berkas, keberadaan asosiasi tersebut secara resmi diakui pemerintah Hong Kong. Eni pun dipercaya menjadi ketua hingga saat ini.

Di bawah bendera ATKI, Eni dan kawan-kawannya secara berkala melakukan pendekatan dan pengorganisasian kalangan buruh migran yang kerap menghabiskan hari libur mereka di lapangan Victoria Park, Causewaybay, juga di Star Ferry. Namun, proses ini tak gampang. Di masa-masa awal, mereka kerap mendapatkan intimidasi dari sejumlah pihak yang tak senang dengan keberadaan mereka. “Beberapa lelaki yang saya tahu adalah suruhan agen kerap memata-matai diskusi kami di lapangan. Dan secara terang-terangan melontarkan tekanan kepada teman-teman buruh migran yang akan datang pada acara kami,” jelasnya.

Namun, Eni dan kawan-kawannya tak menyerah. Bersamaan dengan Konferensi Tingkat Menteri ke-6 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang digelar di Hong Kong, Desember 2005 lalu, ATKI bahkan bergabung dengan sejumlah organisasi buruh dan tani dari seluruh dunia yang menggelar demonstrasi untuk menolak dominasi WTO.

Ia juga aktif menjadi peserta maupun pembicara di sejumlah pertemuan internasional yang digelar di berbagai negara, dari Malaysia hingga Belanda. “Pertemuan dengan sejumlah organisasi lain membuat saya tahu bahwa persoalan yang kami alami ternyata terkait dengan persoalan lain yang lebih besar,” ungkapnya.

Urusan Eni kini tak semata membanting tulang agar bisa mengirimkan uang bagi orang tuanya di kampung halaman atau membiayai sekolah adiknya, tapi juga urusan soal nasib kawan-kawannya.

Eni mengaku bahwa hingga saat ini ia masih tetap berstatus sebagai pembantu rumah tangga, namun majikannya yang juga bergerak dalam aktivitas gerakan buruh migran, membuatnya lebih leluasa melakukan kerja-kerja organisasi sebagai Ketua ATKI. n

BNP2TKI dan Depnaker Memanas Lagi: Berebut Penanganan TKI

Kamis, 08 Januari 2009

JAKARTA - Setelah sempat mereda, ketegangan antara Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Depnakertrans meruncing lagi. Kali ini, pemicunya adalah langkah Depnakertrans yang tiba-tiba merevisi Permenakertrans No 18/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Permenakertrans No 20/2007 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

Dalam revisi peraturan Menakertrans No 18/2007 disebutkan kewenangan penempatan dan perlindungan TKI akan dikembalikan ke Depnakertrans dan pemprov serta pemkab/pemkot. Sedangkan revisi Permenakertrans No 20/2007 antara lain menyebutkan pelaksanaan program asuransi TKI dapat menggunakan jasa pialang.

Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Depnakertrans I Gusti Made Arke menyatakan, kewenangan penempatan dan perlindungan TKI yang selama ini ada pada BNP2TKI akan dikembalikan ke Depnakertrans. Sedangkan penempatan TKI ke negara-negara selain Jepang, menjadi tanggung jawab Depnakertrans dan Disnaker Pemprov dan pemkab/pemkot. ''BNP2TKI hanya akan menangani penempatan dan perlindungan TKI untuk program government to government (G to G, Red) dan penempatan TKI ke Jepang, khusus perawat,'' ujar Made saat paparan tentang revisi kedua permen itu di kantornya kemarin (7/1).

Menurut Made, revisi kedua permen itu berdasarkan mandat dan kaidah dalam UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Selain itu, perubahan permen sesuai PP No 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota. ''Jadi, penempatan dan perlindungan TKI akan menjadi urusan Depnakertrans di dinas-dinas daerah dan menjadi kewajiban PPTKIS (pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta, Red)," katanya.

Menanggapi pemangkasan kewenangan dan otoritas tersebut, BNP2TKI tampak kebakaran jenggot. Kabag Humas Rosyandi Moenzier menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Selain itu, dasar penolakan BNP2TKI terhadap keputusan Depnakertrans adalah Peraturan Presiden No 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, dan Instruksi Presiden No 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI.

Rosyandi mengingatkan, sesuai dua dasar hukum tersebut, selain bertugas melaksanakan program pelayanan penempatan dan perlindungan TKI, BNP2TKI berhak memberikan pelayanan, mengoordinasikan dan melakukan pengawasan. Hal tersebut antara lain, tanggungjawab mengenai dokumen TKI, pembekalan dan pemberangkatan akhir, penyelesaian masalah, sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, meningkatkan kualitas CTKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

''Dalam Inpres No 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI bahkan lebih jelas rincian tugas BNP2TKI, Depnakertrans, dan instansi-instansi lain. Jadi, kami hanya menjalankan ketentuan yang sudah ada dan lebih tinggi dari Permenakertrans," pria yang akrab disapa Robi tersebut dengan nada tinggi.

Dia lantas mengingatkan, sesuai amanat pasal 94 UU No 39 Tahun 2004, keberadaan BNP2TKI dimaksudkan untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI melalui pelayanan dan tanggung jawab terpadu. ''Itu bunyi undang-undangnya. Jadi, kalau ada pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang tidak sesuai UU No 39 Tahun 2004 berarti ilegal, dan ada konsekuensi hukumnya," kata Rosyandi.

Menurut Rosyandi, pihaknya berharap seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga-lembaga pelaksana, dan pendukung terkait tetap melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI sesuai ketentuan undang-undang. (zul/agm)

Seluruh Tubuh Keni Disetrika

Rabu, 7 Januari 2009 | 03:00 WIB

Gaji Rp 6 juta yang diterima Keni (28) agaknya tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan yang dialaminya.

Keni, tenaga kerja Indonesia asal Desa Losari Lor, Kecamatan Losari, Brebes, Jawa Tengah, disiksa oleh majikan perempuannya di Madinah, Arab Saudi, selama tiga bulan. Dia kini dirawat di RS Polri Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Luka-luka Keni memang sudah mulai kering. Namun, keloid yang muncul di bekas-bekas luka dan bentuk kedua kupingnya yang berubah akan menjadi tanda sepanjang umur Keni dan orang-orang di sekitarnya atas kekerasan yang dialami Keni.

Dari penuturan Keni, kekerasan yang dilakukan Wafa, majikan perempuannya, dimulai setelah satu bulan dia bekerja pada keluarga itu.

”Majikan marah kalau saya tidak bisa membersihkan ruangan dalam waktu setengah jam. Padahal ruangannya banyak. Rumahnya saja tiga lantai,” tutur perempuan yang sudah memiliki satu anak berusia tiga tahun ini.

Setiap marah, Wafa lalu menarik Keni dan membawanya ke ruang setrika. Setrikaan yang telah dipanaskan oleh Wafa lalu ditempelkan ke tubuh Keni. ”Setiap kali menyetrika tubuh saya, dia lalu mengobatinya. Dia punya lemari obat-obatan yang besar. Tetapi besoknya, kalau marah, dia menyetrika saya lagi,” cerita Keni.

Luka bakar yang diderita Keni hampir menutupi seluruh tubuhnya. Kedua kuping Keni tampak mengerut. Leher, kedua tangan, dada, perut, punggung, dan kaki, semua tidak luput dari kebengisan Wafa.

Selain menyetrika, Wafa juga memukul Keni, mencongkel gigi depan Keni, kemudian memaksa Keni untuk menelannya, dan juga tidak memberi makan yang cukup bagi Keni.

Keni mengaku tidak bisa melarikan diri karena rumah majikannya selalu terkunci. Dia baru bebas ketika majikan laki-lakinya, Khalid Al Khuraifi, mengetahui perbuatan istrinya. Keni lalu dipulangkan ke Indonesia. Namun, ketika pulang, Keni dipakaikan baju dan cadar yang tertutup sehingga luka-luka yang ada di kulitnya tidak ditahui oleh pihak keamanan di bandara.

Ketika Keni akan pulang, majikan memberikannya gaji Rp 6 juta. Padahal, Keni telah bekerja selama 4,5 bulan dan gaji per bulannya Rp 2 juta. ”Alasannya, gaji saya dipotong untuk biaya tiket pesawat,” kata Keni.

Charmiah (48), ibunda Keni, ketika ditemui di RS Polri terus-menerus menangis melihat kondisi anak tunggalnya itu. ”Anak saya berangkat cantik, kenapa sekarang bisa begini. Saya minta pelakunya dihukum setinggi-tingginya,” kata perempuan yang sehari-hari berdagang bahan pokok di Pasar Losari ini.

Charmiah mengaku, dia tidak mengizinkan Keni bekerja di luar negeri. Namun, Keni harus bekerja karena suaminya, Saifudin, tidak memiliki pekerjaan tetap. Dia lebih sering menganggur daripada bekerja. Charmiah meminta Keni membantunya berdagang saja. Namun, Keni menolak. Dia memaksa dengan alasan mencari pengalaman selagi masih muda.

”Tidak tahunya pengalaman yang didapat adalah pengalaman buruk,” tangis Charmiah.

Menurut Charmiah, sebelum bekerja kepada Wafa, Keni pernah bekerja dua tahun di Arab Saudi. Namun, selama dua tahun bekerja, Keni tidak pernah mengirimkan uang gajinya kepada keluarga. ”Tidak tahu uangnya ke mana. Kata dia, belum dibayar majikannya.”

Nirmala Bonat ke-2

Jamaluddin, Koordinator Advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), menyayangkan kekerasan yang dialami Keni ini tidak diumumkan oleh pemerintah. ”Keni sudah tiga bulan dirawat di RS Polri dan tidak sekali pun pemerintah terbuka mengenai masalah ini,” kata Jamaluddin.

Dia menilai pemerintah selalu bertindak lambat dan cenderung menutupi kejadian yang menimpa warganya yang berada di luar negeri.

”Kasus Keni menjadi kasus Nirmala Bonat ke-2, TKI yang disiksa di Malaysia. Kasus Nirmala sendiri membutuhkan waktu empat tahun untuk memberikan hukuman kepada majikannya,” kata Jamaluddin.

Dengan kasus yang menimpa Keni ini, SBMI menuntut Pemerintah Indonesia mengajukan nota protes diplomatik kepada Pemerintah Arab Saudi dan mendesak Pemerintah Arab Saudi mengusut tuntas kasus Keni sesuai hukum yang berlaku di Arab Saudi.

”Proses pengadilan untuk kasus penyiksaan terhadap TKI sangat melelahkan. Bahkan, banyak kasus yang terhenti proses penyidikannya,” tegas Jamaluddin yang bertemu dengan Keni tanpa sengaja di RS Polri.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pengamanan Deputi Perlindungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Komisaris Besar Yunarlim Munir mengatakan, BNP2TKI telah bekerja sama dengan perwakilan di luar negeri untuk mengusut tuntas kasus ini.

”Majikannya menyatakan sanggup membiayai pengobatan Keni hingga sembuh. Namun, kasus hukumnya kami serahkan kepada Pemerintah Arab Saudi,” kata Yunarlim.

Dia juga mengatakan, saat ini majikan perempuan Keni telah diperiksa penyidik. ”Proses pemeriksaannya belum selesai. Jadi belum tahu kapan persoalan ini akan dibawa ke pengadilan,” kata Yunarlim.

Dia menambahkan, saat ini ada sekitar enam juta TKI yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah itu, yang mengalami penyiksaan tidak banyak. ”Saya tidak tahu jumlah pastinya, tetapi angkanya kecil hanya 0,0 sekian persen,” kata Yunarlim.

Jamaluddin mengatakan, jumlah TKI yang mempunyai masalah di luar negeri cukup banyak. Dari 1.000 TKI yang pulang setiap hari, sekitar 100 orang mempunyai masalah. Namun, masalahnya beragam. (M CLARA WRESTI)

Babak baru gerakan BMI Hong Kong

Posted by suara on Dec 19, '08 1:13 AM for everyone

Oleh Santi

PEMBENTUKAN aliansi 38 organisasi Buruh Migran Indonesia di Hong Kong yang mendesak pencabutan UU No.39/2004 membuka babak baru bagi gerakan perjuangan pekerja migran.

Ruang di lantai 5 City University itu penuh sesak. Nyaris 100 orang duduk berdempet. Seorang perempuan dengan kaos hitam bertulis slogan buruh migran, memegang microphone di tangan. Ia berdiri di depan. Bicara tentang pentingnya pencabutan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong (PPTKILN). Hari itu Minggu, 7 Desember 2008.

Nama perempuan itu Rusemi. Ia adalah Ketua Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), sebuah serikat buruh migran Indonesia di Hong Kong yang didirikan tahun 2001.

Tak ada yang aneh sebenarnya jika seorang ketua serikat buruh bicara di depan publik tentang sebuah kebijakan yang dinilai merugikan pekerja migran. Rusemi berkali-kali melakukan itu, baik di ruang tertutup, maupun di lapangan terbuka saat bicara dengan massa aksi di depan kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia.

Yang berbeda pada pertemuan Minggu itu adalah Rusemi didampingi oleh Eni Lestari. Yang terakhir ini adalah Ketua Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), sebuah organisasi yang juga merupakan wadah BMI yang dibentuk kurang lebih setahun setelah IMWU berdiri. Eni adalah juga Ketua International Migrant Alliance (IMA), sebuah aliansi internasional yang beranggotakan organisasi dan serikat buruh migran dari berbagai negara.

Rusemi dan Eni masing-masing mewakili serikat dan organisasi BMI dengan anggota terluas di Hong Kong, dan kedua organisasi ini juga memiliki sejarah terpanjang dalam pembangunan kesadaran BMI terhadap hak-hak mereka sebagai pekerja migran.

Namun sudah menjadi rahasia umum bahwa dua organisasi ini selalu “berjalan” sendiri dengan kampanye program maupun aksi mereka. Seorang pejabat di KJRI Hong Kong bahkan memposisikan mereka sebagai dua kubu yang berbeda.

Terlebih ketika ATKI kemudian menjadi motor dalam pembentukan Persatuan BMI Tolak Overcharging (Pilar). Hal ini mau tidak mau membuat orang berpikir tentang keberadaan Koalisi Organisasi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong (Kotkiho), sebuah koalisi enam organisasi yang sudah terbentuk jauh sebelumnya dimana IMWU juga menjadi motor di dalamnya. Dalam aksi-aksi mereka, IMWU selalu bergerak bersama Kotkiho, sementara ATKI dengan Pilar.

Di tengah kondisi seperti ini, menjadi menarik inisiatif ATKI dan IMWU untuk membentuk sebuah aliansi bersama yang juga melibatkan 36 organisasi lainnya, termasuk organisasi bidang seni budaya dan organisasi keagamaan.

Meski aliansi baru yang terbentuk di City University hari Minggu tersebut terbatas pada aliansi untuk mendesak pencabutan UU No.39/2004 dan ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Segenap Anggota Keluarganya, tapi ia menjadi babak baru dalam persatuan gerakan buruh migran Indonesia di Hong Kong.

Penggerak
Dinamika yang terjadi dalam gerakan buruh migran Indonesia di Hong Kong ini punya arti cukup penting dalam penguatan gerakan buruh migran Indonesia secara keseluruhan.

Sejumlah kalangan yang menaruh perhatian terhadap masalah BMI, bahkan melihat Hong Kong sebagai pintu masuk dan sekaligus penggerak bagi lahirnya kesadaran pekerja migran, baik dalam tataran sosial maupun politik.

Analisa ini muncul karena melihat Hong Kong cukup kondusif bagi lahirnya organisasi-organisasi BMI. Kebijakan pemerintah Hong Kong yang mengakui pekerja rumah tangga asing sebagai tenaga kerja, memungkinkan BMI memiliki hak libur sekali dalam sepekan dan juga hak berorganisasi. Ini membuat kerja-kerja pengorganisiran dan penyadaran soal hak-hak BMI menjadi tak serumit negara tujuan BMI lainnya, seperti Timur Tengah atau Malaysia.

Dan penyadaran soal hak-hak BMI kini meluas di Hong Kong dalam banyak bentuk. Tak hanya dalam forum diskusi atau aksi massa, tapi melalui selebaran dan bulletin internal, kelompok kepenulisan, artikel yang dikirim BMI ke media massa, panggung hiburan dan peragaan busana, forum pengajian, dan sebagainya.

Gerakan penyadaran BMI pada akhirnya menjadi tanggung jawab yang dipikul bersama. Sehingga tak ada lagi yang merasa perlu menepuk diri untuk menyebut diri paling berjasa dalam pembangunan kesadaran di kalangan BMI.

Meluasnya kesadaran inilah yang diharapkan akan mencapai negara-negara tujuan lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Timur Tengah, dan lain-lain.

Dan tentu saja, terpenting, adalah tumbuhnya kesadaran yang sama di Indonesia. Baik di kalangan mantan buruh migran dan anggota keluarganya, maupun di sektor masyarakat lainnya. Karena bagaimanapun, masalah buruh migran muncul jalin menjalin dengan persoalan kemiskinan di tanah air, para petani yang kehilangan sawahnya karena dijadikan lahan perkebunan, upah buruh yang tak memenuhi standar kehidupan minimum, para gelandangan yang memenuhi kota karena kehilangan rumah dan pekerjaan, dan juga mahasiswa yang bakal jadi penggangguran dengan ijazah sarjananya karena negara tak cukup menyediakan lapangan kerja. Sementara bank milik negara maupun swasta hanya bersedia memberikan kredit kepada para pengusaha kakap.

Perjuangan untuk membuat para pekerja migran tak diperlakukan sebagai komoditas barang dagangan, pada akhirnya, tak bisa semata dilakukan oleh satu atau dua organisasi saja atau hanya oleh sektor buruh migran saja. Tapi harus menjadi kerja bersama dari aliansi yang luas dan melibatkan sektor rakyat lainnya.

Pemerintah Masih Belum Optimal Bela TKI

Jumat, 19 Desember 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas - Buruh migran Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, merayakan Hari Buruh Migran Internasional, Kamis (18/12),dengan berbagai cara.

Isu utama adalah menuntut pemerintah meningkatkan perlindungan bagi buruh migran. Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Miftah Farid mengatakan, mekanisme perlindungan buruh migran belum jelas dalam undang-undang.

SBMI menuntut pemerintah segera merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang lebih mengedepankan perekrutan dan penempatan.

Sedikitnya enam juta buruh migran Indonesia bekerja di luar negeri. Mereka mengirim uang sedikitnya Rp 85 triliun tahun 2008, naik signifikan dari Rp 44 triliun tahun 2007. Dari jumlah tersebut, sedikitnya dua juta buruh migran Indonesia bekerja tanpa dokumen.

Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah dalam aksi bersama 19 organisasi peduli buruh migran di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, mengatakan, mereka menuntut supaya pemerintah mencabut UU No 39/2004 yang tidak berorientasi melindungi buruh migran.

Pemerintah dinilai memandang buruh migran sebagai sumber penghasil devisa. Padahal, mereka terpaksa ke luar negeri karena tidak tersedia lapangan kerja di dalam negeri.

Tuntutan serupa juga disampaikan buruh migran Indonesia di Hongkong. Dalam aksi di depan Konsul Jenderal RI di Hongkong, Eni Lestari dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) Hongkong menilai UU No 39/2004 lebih mengedepankan kepentingan pengusaha.

Ketua Umum Indonesian Migrant Workers Union Rusemi menambahkan, pemerintah harus segera meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 Tentang Perlindungan Buruh Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya.

Ketua Pedoman Indonesia Fadjroel Rachman menilai, TKI merupakan korban rezim yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat. TKI sesungguhnya merupakan bukti paling nyata kegagalan SBY-JK membangun perekonomian rakyat. (ham/gun)

Pernyataan Sikap ATKI atas Revisi UU No. 39 tahun 2004

Ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Sekarang Juga!

Sikap Buruh Migran dalam Menyikapi Rencana Pemerintahan SBY-Kalla yang Akan Melakukan Amandemen Terhadap UUPTKILN No. 39/2004

Krisis keuangan yang menghantam dunia saat ini bukan hanya menimbulkan kepanikan diantara pemimpin dunia, terutama negara-negara besar khususnya Amerika Serikat, namun juga memicu semakin dalamnya penindasan yang dialami rakyat di negeri-negeri dunia ketiga, tak terkecuali Indonesia.

Sebagai negara yang hanya menjadi penyedia sumber daya dan sekaligus pasar bagi ekspor komoditas industri negara-negara besar, Indonesia semakin tidak berkutik ketika beberapa komoditas andalan, seperti sawit, mengalami kerontokkan harga di pasaran dunia. Demikian pula dengan keadaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Jatuhnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menyebabkan pemerintah SBY-JK memberikan dana tanggungan yang cukup besar untuk mengganti kerugan-kerugian para spekulan melalui kebijakan buyback saham BUMN sebesar Rp 6 triliun.

Gejolak krisis finansial yang ditandai dengan mengerutnya pasar Amerika Serikat telah berdampak secara langsung maupun tidak langsung bagi buruh migran. Pada saat ini, ribuan buruh migran Indonesia yang bekerja di sektor manufaktur di negeri-negeri penempatan seperti Taiwan, Malaysia, dan Korea Selatan tengah menghadapi ancaman PHK akibat bangkrutnya pabrik-pabrik tempat BMI bekerja. Ancaman serupa juga bukan tidak mungkin dihadapi oleh buruh-buruh migran Indonesia di negara-negara penempatan lainnya, di Hong Kong misalnya, sekitar 40.000 warganya kehilangan dana yang mereka tanamkan di produk-produk investasi.   Status sebagai buruh migran dengan upah rendah dan tanpa perlindungan hukum yang memadai, memperentan posisi BMI dari berbagai ancaman pelanggaran hak dalam kondisi krisis ini.

Menghadapi krisis seperti ini, pemerintahan SBY-Kalla memilih untuk mengorbankan rakyatnya sendiri demi terus menyokong kepentingan ekonomi negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, dengan jalan mengintensifkan pengiriman tenaga kerja Indonesia dengan target tahun 2009 sebanyak satu juta, untuk memenuhi kebutuhan pasar buruh murah dunia, dan juga meningkatkan target pemasukan dari uang kiriman TKI sebesar Rp 125 triliun (Tabloid Kontan, Edisi Minggu II Oktober 2009) untuk melipat gandakan pengerukan devisa dari proses ekpsor manusia ini, sebagai injeksi dari ketergantungan Indonesia terhadap impor yang sudah sangat akut.

Sejak awal pemerintahan Sby-Kalla ini, mereka tidak sedikitpun menunjukan upaya untuk meingkatkan perlindungan bagi buruh migran Indonesia (BMI), sebaliknya mereka secara sistematis terus memaksimalkan potensi ekonomi dari proses pengiriman BMI, hal ini tercermin dalam program pemerintah mengenai percepatan pemulihan iklim investasi yang dituangkan dalam Inpres No. 3 tahun 2006 yang memasukan pengiriman BMI sebagai bagian dari paket kebijakan ini.

Kerangka inilah yang kemudian yang mendorong lahirnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang terbukti hanya memiliki fungsi untuk semakin memperluas daerah tujuan pengiriman TKI, meningkatkan pemasukan negara, dan menggenjot peningkatan jumlah pengiriman TKI pertahunnya, namun lemah dalam peningkatan perlindungan. Selain itu, hal ini juga mendorong perubahan-perubahan regulasi untuk semakin memuluskan proses ekspor manusia ini, yang salah satunya tercermin dalam rencana amandemen UUPPTKILN No. 39/2004.

Argumen pemerintah yang berupaya menyembunyikan kebusukannya dengan mengatakan amandemen  UUPPTKILN ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan bagi BMI, telah mereka bantah sendiri dengan kebijakan-kebijakan mereka sebelumnya, selain itu, belum di ratifikasinya konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya semakin menguatkan bukti bahwa pemerintahan SBY-Kalla ini, memang tidak pernah memiliki keinginan untuk melindungi dan mensejahterakan rakyatnya.

Isu tentang amandemen UU No. 39 tahun 2004 tentang PPTKILN memiliki dua pertimbangan; (1) untuk melayani kepentingan PJTKI guna mempermudah perijinan supaya bisa menunjang program pencapaian target pengiriman buruh migran Indonesia sebesar satu juta BMI per tahun; (2) mengalihkan perhatian buruh migran Indonesia dari tuntutan atas Ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya yang selama ini didesakkan oleh buruh migran Indonesia.

Dalam pandangan ATKI, wacana tentang revisi UU No. 39 tahun 2004 hanya bisa dilakukan apabila pemerintah Indonesia memiliki framework perlindungan buruh migran yang komprehensif dan diakui secara internasional. Dengan demikian, revisi tersebut secara logika hanya bisa dilakukan pasca pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya. Konvensi tersebut tidak hanya berguna sebagai payung kebijakan perlindungan di dalam negeri, melainkan juga dapat menjadi instrumen untuk memandu politik diplomasi luar negeri, khususnya dengan negara-negara penerima BMI. 

Dengan demikian, ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya adalah kunci yang tidak hanya bisa memandu politik gerakan buruh migran terkait dengan UU No. 39 tahun 2004 melainkan juga menjadi referensi utama untuk melakukan koreksi yang fundamental atas kebijakan-kebijakan pemerintah RI tentang penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia. 

Untuk itu, Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia-Hong Kong (ATKI-HK) menyatakan sikap:

1. Cabut UU PPTKILN No. 39 Tahun 2004

2. Ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya sekarang juga

3. Tetapkan biaya penempatan maksimum satu bulan gaji dan hapus biaya training 

4. Hapuskan terminal khusus TKI

Hong Kong 22 Oktober 2008

Eni Lestari

Ketua ATKI-HK

Rumah Singgah ATKI Jakarta

Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia, Biro Informasi Jakarta meluncurkan Situs Baru yang diberinama "Rumah Singgah ATKI Jakarta". Situs ini paralel dengan situs Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia yang secara khusus dikelola di Jakarta.

Kedua situs ini menjadi corong perjuangan politik ATKI untuk membela dan mempertahankan hak-hak buruh migran Indonesia.

Semoga situs-situs yang dirilis ATKI bisa bermanfaat untuk kemajuan gerakan buruh migran Indonesia.

5 Pria Bertopeng Perkosa TKW Indonesia di Malaysia

Jumat, 12 September 2008 12:19 WIB
KUALA LUMPUR — Seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Indonesia di Malaysia diperkosa di dalam mobil di Bukit Dumbar, George Town, Malaysia.Ketika itu, wanita berusia 20-an tahun yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga berjalan seorang diri di jalanan. Tiba-tiba, dia dibawa masuk ke sebuah mobil dan dilarikan ke suatu tempat.

The Star Online melaporkan, wanita yang dirahasiakan identitasnya itu selama dalam perjalanan tidak sadarkan diri karena telah dibius.

"Ketika terbangun beberapa jam kemudian, dia mendapati lima pria bertopeng berdiri dekat tubuhnya yang telanjang. Dia kemudian disuruh berpakaian. Salah seorang dari mereka membawanya kembali ke tempat dia diculik,"

kata pejabat kepolisian setempat, Azam Abd Hamid."Korban selanjutnya membuat laporan ke kantor polisi Jelutong. Dia kemudian dikirim ke Rumah Sakit Penang dan hasil pemeriksaan membenarkan kalau dia diperkosa," kata Hamid di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (12/9).

Konsulat Indonesia Harus Melindungi BMI dari Pemerasaan Agency

Peraturan baru tentang penghentian pengenaan pajak bagi majikan dari pembantu asing yang dikeluarkan pemerintah Hong Kong dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2008, berdampak pada maraknya PHK atas buruh migran, tidak terkecuali buruh migran Indonesia (BMI).

Namun atas desakan keras buruh migran, pemerintah Hong Kong memberikan beberapa pengecualian hukum untuk “mempermudah” proses pembaharuan kontrak, dengan tidak mewajibkan buruh migran meninggalkan Hong Kong selama proses pengajuan izin kerja, dan percepatan proses dokumen izin kerja.

Walaupun upaya pemerintah Hong Kong ini tidak sepenuhnya memenuhi tuntutan komunias buruh migran di Hong Kong, namun setidaknya keputusan tentang pengecualian atas beberapa hukum yang berlaku, menunjukan pemerintah Hong Kong tidak bisa mengelak dari tuntutsn keras komunitas buruh migran.

Hal berbeda ditunjukan oleh perwakilan pemerintah Indonesia di Hong Kong, walaupun sekitar 120.000 BMI di Hong Kong terancam mengalami PHK, namun Konsulat Indonesia tidak melakukan tindakan apapun untuk merespon hal tersebut. Upaya pemerintah Hong Kong untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan izin kerja buruh migran selama seluruh dokumen lengkap dan telah di sahkan konsulat masing-masing negara, tidak dibarengi dengan kemudahaan proses pengesahan dokumen kerja di Konsulat.

Eni Lestari, coordinator PILAR mengatakan didepan massa aksi PILAR yang di gelar didepan konsulat RI di Hong Kong, minggu 24/08/2008 “Konsulat Indonesia yang dipimpin Ferry Adamhar, tidak sedikitpun melakukan upaya untuk melindungi 120.000 warganya yang menjadi BMI di Hong Kong yang terancam PHK atas peraturan baru ini”.

Eni menambahkan “Dengan mewajibkan pengurusan pengesahan dokumen kerja melalui agency, KJRI sama saja menempatkan BMI kedalam mulut buaya, dan sebaliknya memberikan kesempatan bagi agency untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari BMI”.

Setelah PILAR mengadakan protes minggu sebelumnya, akhirnya KJRI memanggil Agency, dan meminta seluruh Agency untuk tidak memungut biaya atas pengurusan pembaharuan kontrak agi BMI yang mengalami dampak dari peraturan pemerintah Hong Kong tentang pajak.

“Pertemuan itu bagi kita adalah drama, konsulat seakan-seakan menjadi pihak yang melindungi BMI dan sangat memperhatikan BMI, dengan meminta agency untuk tidak memungut biaya terhadap BMI” ujar Eni

Eni mengungkapkan “Semua orang tahu, Agency adalah kumpulan orang-orang yang licik, penipu, rakus dan akan menggunakan cara apapun untuk memeras BMI, bagaimana KJRI bisa yakin BMI akan terlindungi dari pemerasan bila hanya bermodalkan pertemuan dan “menasihati” Agency agar tidak mengambil uang BMI”

“Saat ini, PILAR telah mendapatkan pengaduan puluhan BMI yang tetap diwajibkan membayar biaya pengurusan dokumen oleh agency, yang jumlahnya bervariasi dari HK$ 300 sampai enam bulan potongan gaji” ungkap Eni

“KJRI harus bertanggung jawab terhadap kasus ini, dan segera melakukan tidakan tegas terhadap Agency yang terus menerus memeras BMI” tegas Eni.#

International Migrant Alliance

This was the short clip shown during the opening of the IMA Founding Assembly in City University of Hong Kong last June 15, 2008.

It has moved many delegates to tears, only proving the plight faced by millions of migrants, refugees and the displaced. Yet, it likewise showed the growing and united struggle of the sector as they formally established the IMA.

The founding assembly was attended by more 167 participants from more than 100 organizations all over the world.

Press Statement

17 August 2008

Europe migrant organizations and advocates hail the announcement of the convening of the International Assembly of Migrants and Refugees, and vows to join other progressive migrants and refugees in Manila in October 2008

Progressive migrant organizations in Europe join the International Migrants' Alliance (IMA) and Migrante International in announcing today the convening of the International Assembly of Migrants and Refugees (IAMR), which is going to be held in Manila Oct. 28-30, as a parallel activity of migrants themselves to the Global Forum on Migration and Development (GFMD).

The convening of the IAMR presents a big occasion for the militant and progressive migrant organizations all over the world led by the IMA to speak, let their voices heard and flex their political muscles, after their successful founding assembly in June 2008. The IAMR is an important political battle to draw the line between the real voices and representatives of migrants and their genuine friends, those of governments in the GFMD who promote a perverse notion of development through the greater commodification and exploitation of migrant labor, and the paid hacks of big businesses and reactionary states masquerading as migrant rights advocates.

Indeed, the convening of the IAMR spearheaded by the IMA and Migrante International , is the opening salvo for progressive migrants to expose and fight the notion that 'development' thru migration and reliance on remittances are development tools. They are in fact “neoliberal anti-poverty and financing concepts and strategy that thrives on people’s exploitation and miseries of migrants, enhances labor flexibilization and therefore, greater commodification of labor, and only brings Third World countries into the quagmire of poverty because these do not address the root causes of underdevelopment and the massive migration of peoples from poor countries”.

We join progressive forces in the Philippines and abroad in condemning the Arroyo regime for shamelessly colluding with big business, illegal recruiters, human traffickers, and racketeers to promote its labor export policy, milk Filipino migrants dry of their blood and sweat earnings, and use migrants' remittances to pay for the country's unjust foreign debts incurred largely from corrupt and anti-people policies and practices and as oil to its campaign to remain in power and political repression.

As we wave the banner of the progressive alliance of migrants worldwide, and prepare for this big political event in Manila in October, we urge and invite all other progressive migrant organizations and their genuine advocates in Europe and the rest of the world to join us in the International Assembly of Migrants and Refugees in Manila, Oct. 28-30.

We also ask our local and foreign media friends to listen to what we, as progressive migrants, have to say about our real conditions, our issues and our hopes for ourselves, our family and our future. We ask them to listen to what we would not be allowed to say in the pampered, airconditioned and carpeted halls of the GFMD official venue(s).

We shall shout for everyone to hear:

Migrants of the world, unite!
Fight poverty and globalization, ensure jobs at home, and stop forced migration!
Uphold and Protect the rights of migrants and refugees!
United, we shall break the oppressive chains of the anti-people neoliberal globalization!

Issued/endorsed by:
International Migrants Alliance (IMA) Europe :
ATIK-Confederation of Workers from Turkey in Europe (Germany)
MIGRANTE-Europe (The Netherlands)
MIGRANTE Netherlands (The Netherlands)
Ugnayang Radyo Pinoy (Denmark)
MIGRANTE-UK (United Kingdom)
UMANGAT (Rome, Italy)
AYIGF-Federation of Workers from Turkey in Austria.
ATIK-Yeni Kadin Woman Commission Germany,
ATIF-Federation of Workers from Turkey in Germany.
ITIF-Federation of Workers from Turkey in Switzerland.
HITIF-Federation of Workers from Turkey in Holland


MIGRANTE Europe Network :
PINAS FIRST (Austria)
UPB (Belgium)
Cordibel (Belgium)
MSP-Belgium (Belgium)
Ugnayan sa Denmark (Denmark)
Kadamay-UK
LAMPADA (Milan, Italy)
MSP-Rome (Italy)
Ugnayan sa Himpapawid (Rome, Italy)
Pinay sa Holland (Netherlands)
Kabalikat (Netherlands)
MSP-Netherlands
LINKAP (Netherlands)
Migrante-Geneva (Switzerland)
FREN (Netherlands)

For reference:
Grace Punongbayan
International Migrants Alliance- Europe
+ 31 . 6. 330 56 411

Migrant groups to protest global forum on migration

By Veronica Uy
INQUIRER.net
First Posted 18:09:00 08/18/2008

MANILA, Philippines—An international coalition of overseas workers and migrants' rights advocates vowed Monday to stage "the strongest opposition" against the Second Global Forum on Migration and Development that the Philippines will host in October.

"The 10 days leading to the GFMD, from October 19 to 29, shall be marked by the strongest opposition mounted by grassroots migrants all over the world,” Eni Lestari, chairperson of the International Migrants Alliance, said in an e-mail to media outlets.

“For 10 days, we shall shake the GFMD down to its core agenda," Lestari said.

Lestari said the "10 Days to Shake the GFMD" campaign will feature dramatic actions from different countries that will highlight migrants' national and international concerns.

Noting that the forum will take place in the middle of a crisis, Lestari said the GFMD will only "intensify the labor export industry, aggravate the conditions in many backward and poor countries, and perpetuate forced migration of people."

Arguing against globalization in general and state-sanctioned labor migration, the IMA chairperson said globalization has increased the disparity between rich and poor countries, and has caused the present global crisis. On the other hand, labor migration has become a major source of income for poor countries.

Lestari also said that while combined remittance of migrant workers around the world total $2.26 trillion, the main stakeholders -- the migrants themselves -- are not party to the forum.

"For the GFMD to talk about the rights of migrants is devoid of sincerity and full of hypocrisy,” Lestari said.

“Attacks to the rights of migrants, immigrants, refugees, and other displaced people are happening everywhere, every day. Ironically, the violators of the rights of migrants -- through grave anti-migrant policies -- are the same countries in the GFMD," Lestari said.

The IMA leader also criticized the GFMD organizers for holding the Philippine labor export in high esteem, calling it "scandalous given the Philippine government's worse than poor record in upholding the rights of its overseas nationals."

Migrant Group Remembers OFW Victims of Violence, Launch Campaign Against Global Forum on Migration and Development

BY BULATLAT
Aug. 17, 2008 - 4:01 p.m.

Migrante International held a wreath laying and press conference this morning at the Bantayog ng mga Bayani, near the corner of EDSA and Quezon Ave., to show the true face of migrant Filipinos and to pay tribute to overseas Filipino workers (OFW) who have died under questionable circumstances. Photos of OFWs who became victims of violence and abuse served as backdrop to the press conference.

Joining Connie Bragas-Regalado, chairperson of Migrante, in the press conference were Gabriela Women's Party Rep. Luzviminda Ilagan, Rita Baua of Bagong Alyansang Makabayan, Sonny Africa of IBON Foundation, and Lilibeth Garcia, sister of Eugenia Baja. Baja was an OFW who worked as a domestic helper in the Kingdom of Saudi Arabia in May 2007 but mysteriously died in February 2008. The Saudi police and the Philippine Department of Foreign Affairs concluded that Baja's death was a suicide even as her body bore signs of beatings and of being starved for more than 20 days.

Rep. Ilagan deplored that fact that the policies of the Arroyo government as well as that of receiving countries do not protect the rights of migrant workers.

"Ang ating gobyerno ay hindi nireresolba ang mga problema ng ating mga migranteng manggagawa," (Our government does not resolve the problems confronting Filipino migrant workers.) Rep. Ilagan said. She criticized the Arroyo government for its failure to generate enough jobs in the country and for aiming, instead, to increase OFW deployments to two million a year.

"Tutulan natin ang labor export policy ng gobyerno," (Let us oppose the labor export policy of the government.) Rep. Ilagan said. She also took note of the sacrifices that families of OFWs go through and the social costs of labor migration.

Lilibet Garcia sister of Eugenia Baja said, "Sinabi po ninyo na ang mga OFW ay bagong bayani subalit sa pagkamatay ng aking kapatid nawala ang kanyang pangarap. (The government says that OFWs are modern-day heroes. But with the death of my sister, her dream of giving a better life to the family was also shattered.) My sister left weighing 47 kilos but when her body was returned to us she weighed only 32 kilos. Nananawagan po ako sa Arroyo government na imbestigahan ang pagkamatay ng aking kapatid." (We are calling on the Arroyo government to investigate the death of my sister.)

Connie Bargas-Regalado read the statement of the International Migrants' Alliance, an alliance of organizations of migrants and refugees across the globe, criticizing the Global Forum on Migration and Development. The Global Forum on Migration and Development is an "informal, voluntary, and state-led global forum", under the auspices of the United Nations, that tackles "how good migration governance can contribute to development and how development policies can impact on migration." The first meeting of the forum was held from July 9-11, 2007 in Brussels, Belgium.

Parts of the statement of the alliance read," The Global Forum on Migration and Development is not made for its supposed main stakeholders-the migrants themselves. Violations of rights of migrants are rampant. Attacks on the rights of migrants, immigrants, refugees and other displaced people are happening everywhere, everyday. Ironically, the violators of the rights of migrants, through grave anti migrant policies, are the same countries in the Global Forum on Migration and Development."

"The presence of the International Migrants' Alliance in all global regions will pose the most formidable challenge to the Global Forum on Migration and Development. We, being the grassroots migrants who are at the receiving end of numerous anti-migrant attacks, are the living proofs of the Global Forum on Migration and Development's anti migrant agenda and direction."

Regalado added, "The campaign against the Global Forum on Migration and Development will culminate in an International Assembly of Migrants and Refugees from October 28-30, 2008. The theme of the assembly would be 'Migrants' Challenges to the Global Forum on Migration and Development: End poverty, ensure jobs at home, stop forced migration, uphold and protect the rights of migrants and refugees.'"

"The International Assembly of Migrants and Refugees will be the genuine assembly for migrants where real and concrete issues shall be discussed. The International Assembly for Migrants and Refugees will speak for the grassroots migrants," Regalado said.

"GMA said I care, Is this the care she was talking about:
I care, with the migrants having 29 victims in death row;
I care, with the migrants having more than ten thousand stranded OFWs;
I care, with the migrants having 23 mysterious deaths;
I care, with the migrants having so many charges from their remittances," Regalado concluded. Bulatlat