Kisah Buruh Migran di Hong Kong: Berdiri di Garis Depan

HONG KONG – Ia maju mengambil mikrofon dari seorang perempuan Hong Kong yang bertindak sebagai pembawa acara. Di depan ratusan orang yang berkumpul di ruas jalan di pusat perbelanjaan pusat kota Hong Kong, ia bicara soal dampak sosial neoliberalisme.

“Politik neoliberalisme telah memaksa kita bekerja sebagai babu di negeri ini, menerima upah murah, dan mendapat perlakuan diskriminatif!” teriaknya dalam bahasa Inggris.

Namanya Eni Lestari. Bersama ribuan warga Indonesia lainnya, ia merantau ke Hong Kong sejak tahun 1999 sebagai pembantu rumah tangga.
Awalnya, ia tak paham politik. Ia hanya lulusan SMA yang terpaksa pergi ke Hong Kong karena krisis ekonomi 1997 memorak-porandakan bisnis kecil kedua orang tuanya sebagai pedagang ikan di sebuah pasar kecamatan di Malang.

“Orang tua saya terjebak utang. Saya tak mungkin melanjutkan kuliah,” kisahnya. Padahal, Eni sudah sempat mengambil formulir sebuah program diploma di Malang.

Namun, jerat utang yang menimpa kedua orang tuanya membuatnya memutuskan untuk membatalkan niatnya melanjutkan sekolah. “Ibu sebenarnya mendukung saya untuk kuliah. Tapi, dengan utang yang menumpuk dan bayaran kuliah yang pasti tak sedikit, saya tak tega untuk melanjutkan sekolah,” ungkapnya.

Dengan izin kedua orang tuanya, perempuan kelahiran 6 Juni 1980 ini pun kemudian merantau ke Hong Kong. Ajakan seorang kawan sebangkunya waktu duduk di bangku SMA memikat hatinya. “Saat itu, saya diiming-imingi gaji Rp 2 juta per bulan,” ujarnya.

Bersama sang kawan, Eni tinggal di penampungan PT JSKB, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja di kawasan Surabaya selama lima bulan, sebelum diberangkatkan ke Hong Kong.

November 1999, Eni akhirnya terbang ke Hong Kong. Ia ditempatkan pada sebuah keluarga China di kawasan New Territories dengan gaji HK$ 2.000 (sekitar Rp 2,3 juta). Padahal, upah minimum yang dipatok untuk pembantu rumah tangga asing waktu itu adalah HK$ 3.670 (sekitar Rp 4,2 juta). Tapi Eni tak protes.

Sebagai orang yang baru menginjakkan kaki di Hong Kong, ia tak tahu bahwa jumlah gaji yang ia terima menyalahi aturan. Ia juga tak protes saat uang gajinya mesti disetor selama tiga bulan berturut-turut sebagai ganti biaya agen. Ia juga diam saja saat majikannya tak memberinya libur, meski aturan Hong Kong mewajibkan ia memperoleh libur sekali dalam sepekan.

Eni hanya merasa jengah saat ia dipaksa tidur sekamar dengan anak majikannya, bocah lelaki yang telah berumur 14 tahun. “Ia tidur di kasur atas, sementara saya di kasur bawah,” kisahnya. Ia juga jengah saat majikannya mulai cerewet melihatnya menjalankan salat lima waktu. Gara-gara hal ini, Eni pun memutuskan berhenti salat.

Namun, ia menolak saat diajak majikannya ikut makan babi. “Hampir setiap hari majikan saya makan babi. Saya yang memasak. Tapi saat diminta ikut makan, saya menolak,” ungkapnya. Akibat penolakannya, Eni terpaksa menerima saat majikannya terus-menerus memberinya jatah telur setiap kali makan.

Bergabung di ATKI

Jalan hidup Eni mulai berubah setelah ia bertemu sesama buruh migran asal Indonesia yang memberi tahu bahwa perilaku majikannya itu menyalahi hukum Hong Kong dan Eni bisa memperjuangkan haknya. Eni kemudian dihubungkan dengan Christian Action and Helpers for Domestic Helpers.
Organisasi yang memberi bantuan kepada buruh migran secara cuma-cuma ini kebetulan punya staf Indonesia. Sekitar 6,5 bulan kemudian, Eni kabur dari rumah majikan dan ditampung di shelter milik Christian Action.

Namun, karena merasa mendapat perlakuan diskriminatif di tempat penampungan yang dihuni puluhan buruh migran dari berbagai negara ini, Eni bersama 11 temannya yang asal Indonesia kemudian memilih keluar. Mereka kemudian ditampung di shelter Bethune House, milik organisasi Mission for Filipino Migrants Workers.

Di shelter inilah, Eni dan kawan-kawannya mendapatkan pendidikan paralegal bersama buruh migran asal Filipina. Seminggu sekali, mereka juga mendapatkan pendidikan soal penanganan kasus. Dari sini, Eni dan kawan-kawannya bisa memetakan kasus yang mereka alami dan juga mengetahui cara melakukan penuntutan.

Komunitas Indonesia itu kemudian berkembang menjadi sebuah organisasi. Pada tanggal 1 Oktober 2000, komunitas ini berubah menjadi Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hong Kong (ATKI). Dua bulan setelah memasukkan berkas, keberadaan asosiasi tersebut secara resmi diakui pemerintah Hong Kong. Eni pun dipercaya menjadi ketua hingga saat ini.

Di bawah bendera ATKI, Eni dan kawan-kawannya secara berkala melakukan pendekatan dan pengorganisasian kalangan buruh migran yang kerap menghabiskan hari libur mereka di lapangan Victoria Park, Causewaybay, juga di Star Ferry. Namun, proses ini tak gampang. Di masa-masa awal, mereka kerap mendapatkan intimidasi dari sejumlah pihak yang tak senang dengan keberadaan mereka. “Beberapa lelaki yang saya tahu adalah suruhan agen kerap memata-matai diskusi kami di lapangan. Dan secara terang-terangan melontarkan tekanan kepada teman-teman buruh migran yang akan datang pada acara kami,” jelasnya.

Namun, Eni dan kawan-kawannya tak menyerah. Bersamaan dengan Konferensi Tingkat Menteri ke-6 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang digelar di Hong Kong, Desember 2005 lalu, ATKI bahkan bergabung dengan sejumlah organisasi buruh dan tani dari seluruh dunia yang menggelar demonstrasi untuk menolak dominasi WTO.

Ia juga aktif menjadi peserta maupun pembicara di sejumlah pertemuan internasional yang digelar di berbagai negara, dari Malaysia hingga Belanda. “Pertemuan dengan sejumlah organisasi lain membuat saya tahu bahwa persoalan yang kami alami ternyata terkait dengan persoalan lain yang lebih besar,” ungkapnya.

Urusan Eni kini tak semata membanting tulang agar bisa mengirimkan uang bagi orang tuanya di kampung halaman atau membiayai sekolah adiknya, tapi juga urusan soal nasib kawan-kawannya.

Eni mengaku bahwa hingga saat ini ia masih tetap berstatus sebagai pembantu rumah tangga, namun majikannya yang juga bergerak dalam aktivitas gerakan buruh migran, membuatnya lebih leluasa melakukan kerja-kerja organisasi sebagai Ketua ATKI. n