Akar Masalah Tak Tersentuh Hukum

Kompas, Jumat, 28 September 2007

Selama enam tahun terakhir, Pemerintah Malaysia sebanyak dua kali memulangkan secara besar-besaran para pendatang ilegal yang bekerja di negara itu, yakni tahun 2002 dan 2005. Ratusan ribu tenaga kerja Indonesia menjadi korban dari Akta Imigrasi Malaysia Nomor A1154 Tahun 2002.

Dalam pemulangan tahun 2002, misalnya, ribuan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bekerja di wilayah Negara Bagian Sabah keluar dari Malaysia menuju Nunukan, di utara Kalimantan Timur. Di sana, ribuan TKI yang umumnya berasal dari Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sejumlah daerah di Sulawesi itu mengurus kartu tanda penduduk (KTP) Nunukan untuk mendapat paspor setempat.

Hanya bermodal paspor dengan visa kunjungan yang berlaku selama tiga bulan mereka masuk kembali ke Malaysia untuk bekerja. Pekerjaan yang digeluti antara lain buruh pada perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, buruh bangunan, penjaga warung, dan pembantu rumah tangga.

Saat itu, Kompas sempat mengingatkan adanya bom waktu yang ditanamkan Pemerintah Indonesia terhadap TKI di Malaysia. Bahkan, Kompas juga meyakini dalam beberapa tahun ke depan, Malaysia akan memulangkan lagi pekerja asing asing ilegal dari negara itu. Jika itu terjadi, sungguh memalukan.

Mengapa? Karena sesuai dengan ketentuan, setiap warga asing yang bekerja di suatu negara harus melengkapi diri dengan izin kerja. Sebelum pekerja itu keluar dari negaranya, yang bersangkutan harus sudah mengantongi perjanjian kerja dengan majikan atau perusahaan di negara tujuan. Pekerja juga harus sudah mengetahui berapa gaji yang diterima, termasuk hak dan kewajiban lainnya.

Anehnya, ketentuan itu tidak pernah dipedulikan Pemerintah Indonesia saat para TKI korban deportasi mengurus dokumen di Nunukan untuk bekerja kembali di Malaysia. Ketidakpedulian terhadap peraturan itu diperlihatkan dalam penanganan terhadap TKI yang ingin bekerja di negeri jiran pada hari-hari selanjutnya.

Peringatan itu benar-benar menjadi kenyataan. Pada awal tahun 2005, Malaysia memulangkan lagi sekitar 626.009 TKI ilegal. Mereka dipulangkan tanpa mendapatkan gaji dari majikan.

Menghadapi masalah itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (saat itu) Fahmi Idris langsung menuju Malaysia, menyiapkan 10 pengacara setempat untuk menggugat majikan yang tidak membayarkan gaji bagi TKI yang sudah dipekerjakan.

Bahkan, pada 14 Februari 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun secara khusus menemui Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di Kuala Lumpur membicarakan masalah TKI. Dalam pembicaraan itu, Presiden Yudhoyono meminta Pemerintah Malaysia membantu menyelesaikan gaji TKI yang belum dibayar majikan.

Pemerintah Malaysia pun menyanggupi permintaan itu. Akan tetapi, Pemerintah Malaysia meminta penyelesaian masalah gaji itu harus disertai bukti kuat yang menyatakan TKI itu pernah bekerja di perusahaan atau majikan tertentu dan belum dibayar gajinya.

Syarat yang diberikan Pemerintah Malaysia boleh dibilang ringan tetapi sulit diwujudkan sebab TKI yang belum menerima gaji tergolong ilegal. Mereka tidak memiliki izin kerja selaku pekerja asing dan perjanjian kerja secara tertulis dengan majikan.

"Artinya, perjuangan Pemerintah Indonesia itu tidak membuahkan hasil. Ini adalah buah dari ketidakseriusan Pemerintah Indonesia dalam menangani pengiriman TKI ke Malaysia," kata Alex Ong dari Migrant Care Malaysia.

Sumber masalah

Kendati berbagai perlakuan yang menyakitkan telah dihadapi Indonesia, tetapi jumlah TKI ilegal yang bekerja di Malaysia bukannya berkurang, melainkan terus bertambah. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur memperkirakan jumlah TKI ilegal di negara itu pada tahun 2007 sekitar 800.000 orang.

Mengapa TKI ilegal yang bekerja di Malaysia masih marak? Apakah TKI itu tidak pernah menyadari betapa sengsara menjadi pekerja asing ilegal di luar negeri? Apakah instansi pemerintah terkait, seperti Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tidak pernah memberi penyadaran kepada masyarakat? Mengapa agen dan perusahaan pengerah jasa TKI (PJTKI) yang nakal tidak pernah tersentuh hukum?

Menurut Ketua Satuan Tugas Pelayanan dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur Tatang B Razak, maraknya TKI ilegal itu disebabkan beberapa faktor.

Pertama, pengiriman para TKI ke Malaysia umumnya dilakukan agen perorangan dan PJTKI liar yang lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan dengan kesejahteraan TKI. Akibatnya, TKI yang dikirim hanya dilengkapi paspor dan visa kunjungan, tanpa adanya visa kerja seperti disyaratkan bagi setiap pekerja asing.

Kedua, minimnya penyadaran, pengawasan, dan penegakan hukum dari berbagai instansi terkait terhadap mereka yang melakukan pelanggaran selama perekrutan hingga pengiriman TKI ke Malaysia.

Ketiga, minimnya tingkat pendidikan yang dimiliki para TKI sehingga mereka tidak memahami hak dan kewajibannya sebagai pekerja asing di luar negeri.

Keempat, TKI yang masuk ke Malaysia tanpa dilengkapi dengan paspor dan dokumen selaku pekerja asing. Mereka masuk ke negeri jiran melalui jalan tikus yang tersebar di sepanjang Pulau Kalimantan diantar agen perorangan yang telah memiliki jaringan di Malaysia.

Kelima, TKI yang saat datang dilengkapi semua dokumen sebagai pekerja asing, tetapi setelah habis masa kontrak tak memperbarui izin kerjanya. Namun yang bersangkutan tetap tinggal di Malaysia. TKI seperti ini terkategori ilegal.

Kontribusi besar

Akar masalah TKI ilegal yang tertanam di Indonesia itu, menurut Tatang, tidak pernah dibenahi total. Mereka yang melanggar dan menjerumuskan TKI masih dibiarkan bebas berkeliaran tanpa tersentuh hukum. Instansi terkait juga hanya berbangga dengan kontribusi TKI bagi daerah asal tanpa memperlakukan mereka sebagai pahlawan devisa.

Untuk mengurangi TKI ilegal, Tatang mengusulkan adanya paspor khusus bagi TKI yang akan bekerja di Malaysia. Paspor tersebut dilengkapi dengan kode khusus.

Alasannya, kebijakan bebas visa yang diberlakukan negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah dimanfaatkan para sindikat untuk mengirimkan TKI ilegal ke Malaysia. "Terus terang sindikat pengiriman TKI ilegal ke Malaysia sungguh luar biasa dan tidak manusiawi. Pemberian paspor khusus mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk menekan TKI ilegal," kata Tatang.

Harus disadari, kontribusi yang diberikan TKI sungguh sangat luar biasa. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, misalnya. Selama Januari-Juni 2007, dana yang dikirim TKI ke daerah itu mencapai Rp 184,7 miliar atau lebih besar empat kali lipat dari pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sukabumi yang rata-rata Rp 40 miliar per tahun.

Sumbangan TKI itu akan semakin besar jika mereka bekerja di luar negeri secara resmi. Dengan status pekerja asing legal dan ditunjang keterampilan yang tinggi otomatis meningkatkan gaji mereka. Semakin tinggi gaji yang diterima, maka semakin banyak pula uang yang dikirim ke daerah asalnya.

Manfaat ganda itu sebetulnya disadari Pemerintah Indonesia mulai dari pusat sampai desa. Keinginan memperbaiki pun mulai tumbuh, tetapi sepertinya masih bingung dari mana harus memulai. Padahal, kata kuncinya hanya satu, yakni penegakan hukum. (ton/jan)