Hentikan Overcharging, Cabut Seluruh Peraturan yang Anti BMI. Tingkatkan Perlindungan dan Pelayanan Negara Kepada BMI

Pernyataan Sikap Memperingati Hari Buruh Internasional

Perekonomian dunia hari ini memasuki krisis yang terhitung paling buruk dalam sejarah ekonomi dunia. Depresi ekonomi dunia telah di ambang pintu menuju jurang krisis yang semakin dalam. Krisis energi, krisis finansial, krisis pangan dan krisis ekosistem lingkungan telah berpadu yang semakin menjelaskan wajah dunia di bawah perintah kekuasaan kapitalis monopoli dunia.

Kemiskinan dan kelaparan telah memicu berbagai kerusuhan sosial dan krisis politik yang telah merambah negeri-negeri bergantung seperti Afrika, Amerika Latin dan Asia. Forum G7 (Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan AS) dalam bulan April 2008 ini, melahirkan komunike bersama untuk mengatasi defisit keuangan akibat krisis finansial yang kian tak teratasi dan krisis pangan yang telah mengoyak negeri-negeri miskin seperti di Haiti dan Kamboja. Ekonomi dunia.

Gejala yang paling jelas adalah apa yang tengah menimpa perekonomian Amerika Serikat sebagai negeri induk imperialisme dan hegemoni tunggal. Sejak semester kedua 2007, krisis finansial di Amerika Serikat belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Justru sebaliknya, semakin banyak perusahaan keuangan besar raksasa dunia "babak belur" karena kerugian besar dalam transaksi subprime mortgage, yang kemudian menular ke berbagai instrumen keuangan lainnya.

Betapa parah dampak krisis keuangan bagi perekonomian AS, hal itu tercermin dari pertemuan Federal Reserve, 18 Maret 2008, ".Penentu kebijakan The Fed menilai harga-harga yang berjatuhan di dalam negeri dan kekalutan pasar keuangan dapat mengarah kepada kecenderungan menurun yang jauh lebih hebat dan berlarut-larut daripada yang diperkirakan pada saat ini" (The Wall Street Journal, 9 April 2008). Situasi ini semakin menjelaskan, bagaimana teoritisi dan ekonom kapitalis seperti serdadu tua yang semakin ompong seiring dengan semakin tua dan sekaratnya kapitalisme itu sendiri.

Tak ada lagi keraguan bahwa perekonomian AS telah memasuki resesi. Pada triwulan I-2008 perekonomian AS hampir bisa dipastikan mengalami kontraksi, atau pertumbuhan negatif, dan akan berlanjut pada triwulan kedua. Proyeksi pertumbuhan ekonomi AS 2008 mengalami koreksi paling tajam. Persis setahun lalu, perekonomian AS tahun 2008 diproyeksikan tumbuh 2,8 persen, tetapi April tahun ini sudah terpangkas menjadi hanya 0,5 persen. Jumlah pengangguran juga meningkat pesat di AS. Mengingat sumbangan AS dalam perekonomian dunia masih dominan, yakni 25,5 persen pada tahun 2007, sudah barang tentu kemerosotan ekonomi di negeri kepala dari imperialis ini akan berimbas pada perekonomian dunia


Situasi Ekonomi-Politik di Indonesia

Sementara, bagi Indonesia, sebagai akibat dominasi imperialisme pimpinan AS tersebut yang dipadukan dengan sistem sisa-sisa feodalisme yang masih bercokol luas di pedesaan, penderitaan rakyat dari waktu kewaktu semakin hebat dan memerikan hati kita semua. Semua klas, sektor dan golongan mayoritas rakyat berada dalam himpitan beban ekonomi dan represi politik yang semakin tinggi. Selain pukulan-pukulan pada beban ekonomi dengan melambungnya sejumlah harga bahan-bahan pokok rakyat, seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah dan kedelai, seluruh rakyat tertindas mengalami hambatan-hambatan dan tekanan-tekanan kebebasan berorganisasi dan didalam menyampaikan pendapat di muka umum. Situasi ini menjelaskan dasar bagi potensi dan tendensi fasisme dari rezim SBY-Kalla akan terus mengalami peningkatan.

Rezim SBY-Kalla semakin menunjukkan watak reaksionernya terhadap rakyat dan meningkat watak kompradornya terhadap kepentingan kapitalisme monopoli internasional. Berbagai kebijakan yang dikeluarkannya, untuk semua kelas, sektor dan golongan rakyat tertindas lainnya semakin memperhebat penderitaan secara ekonomi dan politik.

Klas buruh dipaksa menerima sistem politik upah murah, kerja kontrak dan outsourching, Jam kerja panjang, PHK dan berbagai perundang-undangan yang mencerminkan kebijakan anti-buruh, serta tekanan-tekanan terhadap kebebasan berserikat dan berpendapat. Sementara kaum tani, dari waktu ke waktu dihadapkan dengan ancaman perampasan tanah (land grabbing) akibat perluasan perkebunaan skala besar, perluasan areal eksplorasi pertambangan, dan kehutanan yang dilegitimasi melalui berbagai produk perundangan seperti UU Penanaman Modal, UU Perkebunan dan UU Kehutanan.

Situasi inilah yang telah menimbulkan meluasnya sengketa antara kaum tani dan masyarakat pedesaaan dengan pemerintahan SBY-Kalla. Dimana, dalam sejumlah peristiwa yang ada, kaum tani selalu menjadi pihak yang paling menanggung beban dan kerugian baik secara materil maupun non materil. Banyak kalangan dari kaum tani yang ditahan, ditangkap, dipenjarakan, dan menerima serangkaian tindakan teror dan intimidasi. Disamping itu, kaum tani juga dihadapkan oleh berbagai sistem pertukaran dan distribusi hasil-hasil pertanian yang tidak adil. Tiadanya proteksi maupun perlindungan terhadap produk pertanian dalam negeri serta pencabutan subsidi atas beberapa sarana produksi pertanian, mulai dari pupuk, obat-obatan hingga benih adalah sejumlah persoalan yang dimaksudkan. Oleh karenanya secara keseluruhan, akibat soal-soal tersebut, kedaulatan pangan nasional telah hancur dan sepenuhnya berada dalam kontrol kepentingan imperialisme.



Kondisi Buruh Migran Indonesia

Gempuran badai krisis yang menghantam perekonomia dunia yang langsung berimbas pula pada negera-negara jajahan dan setengah jajahan seperti Indonesia, menghamparkan penderitaan yang semakin mendalam bagi rakyat, terutama kaum tani dan klas buruh. Kesulitan rakyat untuk mencari penghidupan dan membengkaknya angka pengangguran, dijawab pemerintaan SBY-Kalla dengan mengekspor rakyat Indonesia ke luar negeri, untuk memenuhi kerakusan sistem kapitalisme dunia terhadap buruh murah dan mencoba meredam persoalan krisis ekonomi-politik dalam negeri yang semakin ganas.

Hingga tahun 2009, rezim penjual rakyat SBY-Kalla menargetkan peningkatan ekspor tenaga kerja (labour export program) dari 700.000 orang pertahun menjadi 1.000.000 orang, diikuti dengan peningkatan target penerimaan negara dari sekitar 35 trilyun rupiah menjadi sekitar 182 trilyun rupiah pertahunnya.

Dibentuknya BNP2TKI dan dilimpahkannya seluruh tanggung jawab penempatan BMI kepada pihak swasta, bukan hanya membuat semakin agresifnya pembukaan pasar-pasar buruh murah baru di tingkat Internasional dan mobilisasi besar-besaran rakyat Indonesia ke luar negeri, namun juga membuat buruh migran mengalami penghisapan dan penindasan berganda.

Trend hari ini, kebutuhan pasar Internasional buruh murah, didominasi oleh sektor domestik atau pembantu rumah tangga, kebutuhan pasar tersebut membuat mobilisasi besar-besaran buruh migran perempuan dari negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Hal ini membuat kaum perempuan semakin terdomestikan yang membuat perempuan semakin terdiskriminasikan baik secara politik, ekonomi dan budaya.

Selain itu, hingga saat ini, belum ada instrument kebijakan baik ditingkat internasional maupun nasional, yang mengatur posisi pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga bahkan tidak masuk dalam kategori buruh. Hal ini semakin jelas menunjukan bagaimana penghisapan dan penindasan berganda dialami oleh buruh migran.

Hal ini lah yang membuat buruh migran Indonesia (BMI) berada dalam sistem kerja yang lebih dekat dengan sistem kerja perbudakan. Setiap hari BMI selalu bergulat dengan persoalan pemerasan atas nama biaya penempatan yang sangat mahal (overcharging), potongan gaji illegal, kondisi kerja yang tidak manusiawi dan berbahaya, penyanderaan paspor, kekerasan fisik dan seksual hingga kematian, mengalami diskriminasi oleh peraturan negara setempat, tidak mendapat perlindungan dan pelayanan yang cukup dari perwakilan pemerintah RI, dan penipuan oleh agen.

Atas dasar itulah, untuk memperingati hari buruh Internasional, Persatuan BMI Tolak Overcharging bersikap:



Kepada Pemerintah Hong Kong

1. Naikan Upah dan Hapus Pajak
2. Cabut seluruh peraturan yang anti buruh migran, termasuk NCS


Kepada Pemerintah Indonesia

1. Stop Overcharging dan Potongan Gaji Ilegal
2. Bubarkan Terminal 3
3. Buka pelayanan hari minggu bagi BMI di Hong Kong

Sekaligus PILAR menyatakan akan bergabung dalam Perjuangan Buruh, Tani dan seluruh elemen demokratis rakyat di Indonesia, untuk memperjuangkan demokrasi sejati di Indonesia

Hong Kong, 1 Mei 2008



--
Persatuan BMI Tolak Overcharging
(PILAR)
c/o APMM, G/F No2, Jordan Road, Kowloon, HKSAR