Polisi Harus Keluar dari Lahan Sengketa Agraria!

Jakarta, AGRA. Suasana Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut sangat mencekam. Sebagian warga memilih untuk tidak beraktifitas dan ada yang meninggalkan desa untuk menghindari intimidasi dari pihak Brimob Polda Jabar dan aparat kepolisian dari Polres Garut.

Sebagaimana disampaikan beberapa utusan petani Karangsari, beberapa hari terakhir pihak Brimob Polda Jabar dibantu aparat kepolisian dari Polres Garut melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga mencari orang-orang yang dituduh sebagai provokator aksi petani menuntut lahan yang saat ini dikuasai PTPN VIII Condong, Pakenjeng Garut.

Menurut Sekretaris Jenderal AGRA, Erpan Faryadi, tindakan ini menyebabkan upaya penyelesaian sengketa agraria antara petani warga desa Karangsari dengan PTPN VIII tidak bisa berlangsung secara kondusif. “Intimidasi yang dilakukan pihak kepolisian menyebabkan warga tidak berani menyampaikan tuntutan-tuntutannya secara leluasa,” jelas Erpan Faryadi.

Oleh karenanya, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), sebagai organisasi massa tani yang militan dan demokratis, mengecam tindakan pihak kepolisian dan menuntut agar kepolisian segera menarik pasukannya dari Desa Karangsari, Pakenjeng, Kabupaten Garut. Tuntutan ini tidak hanya untuk kasus yang menimpa warga desa Karangsari, Kabupaten Garut, melainkan untuk semua kasus sengketa agraria, khususnya yang melibatkan kaum tani dengan pihak-pihak seperti perkebunan, kehutanan, dan instansi militer di seluruh Indonesia.

SKB BPN-Polri Melanggar HAM
Desakan untuk menghentikan pelibatan aparatur kekerasan negara, seperti kepolisian dan TNI dalam kasus-kasus sengketa agraria sebenarnya sudah cukup lama disuarakan. Aktivis-aktivis petani kerap mempersoalkan keterlibatan kepolisian dan TNI karena tidak pernah bisa menyebabkan tercapainya penyelesaian secara berarti. Bahkan tidak sedikit, keterlibatan TNI dan Polri justru menambah berat bobot permasalahan yang dihadapi.

Namun, desakan ini tidak ditanggapi pemerintah. Bahkan, sejak tahun lalu, tepatnya 24 Juli 2007, Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) justru melegalkan pelibatan Polri dalam penyelesaian masalah sengketa agraria. Legitimasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama No. 3/SKB/BPN/2007 yang ditandatangani Kepala BPN Joyowinoto dan Surat Keputusan Panglima Polri No. Pol. B/576/III/2007 yang ditandatangani Jenderal Polisi Sutanto.

Tindak lanjut dari SKB ini adalah dibentuknya Tim Ad-Hoc Sengketa Tanah yang bertugas untuk memilah-milah mana sengketa tanah yang termasuk tindak perdata atau pidana. Surat keputusan bersama inilah yang memberikan legitimasi terhadap berbagai aksi kekerasan, berupa penangkapan, penganiayaan, dan perampasan tanah petani.

Menurut Erpan Faryadi, SKB ini sangat tidak berdasar sebab masalah sengketa agraria di Indonesia saat ini sebenarnya bukan semata urusan perdata atau pidana, melainkan masalah politik. “Sengketa Agraria di Indonesia sebenarnya disebabkan oleh adanya monopoli lahan secara luas perkebunan-perkebunan besar, pemegang konsesi hutan atau HPH, serta perusahaan-perusahaan tambang raksasa yang mempersempit lahan produksi petani,” tegas Erpan.

Tindakan mengambil lahan yang dikuasai perkebunan, kehutanan, atau pertambangan adalah bentuk dari pertahanan diri petani kecil menghadapi agresi perusahaan-perusahaan besar yang memonopoli sumber-sumber agraria, lanjutnya. “Dengan karakteristik umum petani Indonesia yang mayoritas adalah produsen pangan skala kecil, maka kecil kemungkinan petani bisa memonopoli lahan yang bisa menyebabkan ketimpangan agraria dan melahirkan berbagai bentuk konflik sosial”.

Oleh karenanya, menurut Erpan Faryadi, yang mesti dilakukan pemerintah SBY-JK, adalah menertibkan kepemilikan dan penguasaan lahan dengan menetapkan pembatasan luas lahan yang bisa dikelola perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, agar tidak sampai menyebabkan adanya monopoli dan melahirkan konflik sosial di masyarakat.***